Berita Seputar Teknologi: nasional

Tampilkan postingan dengan label nasional. Tampilkan semua postingan

CEK KEAKTIFAN BPJS JAMKESDA JAMKESMAS KIS PBI DENGAN MUDAH

Comment

Cara Cek Kartu Indonesia sehat (KIS) Peserta PBI Aktif Atau tidak

Tidak jauh berbeda dengan apa yang saya jelaskan di artikel tersebut, saat ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengecekan kartu KIS baik KIS peserta mandiri maupun KIS peserta bpjs gratis PBI dari pemerintah, sebagai berikut:

1. Melalui SMS Gateway

Untuk mengetahui status aktif tidaknya kepesertaan bpjs anda bis melalui SMS gateway. BPJS saat ini memiliki fasilitas sms gateway untuk memudahkan peserta mendapatkan informasi yang diperlukan seputar BPJS, SMS gateway menggunakan pesan SMS dalam format tertentu yang dikirim ke nomor HP yang telah ditentukan oleh BPJS, bisa menggunakan NIP, nomor kartu BPJS Kesehatan atau Nomor KTP.

Cara mengecek status kepesertaan BPJS menggunakan sms gateway adalah sebagai berikut:

NOKA<spasi>NOMOR KARTU BPJS KESEHATAN
Contoh : NOKA 0001260979209
Kirim ke : 087775500400

atau

NIP<spasi>NOMOR INDUK PEGAWAI
Contoh : NIP 1962061119880001009
Kirim ke : 087775500400

atau

NIK<spasi>NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (no KTP)
Contoh : NIK 357303030987
Kirim ke : 087775500400

SMS gateway di atas bisa anda coba walaupun terkadang tidak berjalan, mungkin karena terlalu padat. Jika SMS gateway di atas tidak berjalan, anda bisa mencoba alternatif lainnya di bawah ini

2. Melalui Aplikasi Android Mobile JKN

Cara kedua adalah melalui android mobile JKN, silahkan download aplikasi mobile JKN di playstore, kemudian pasang di hp android anda, lalu silahkan login, di aplikasi mobile JKN selain anda bisa mendapatkan informasi aktif tidaknya kartu KIS anda anda juga bisa melakukan perubahan faskes tk 1 dan melihat informasi lainnya terkait data kepesertaan.

3. Melalui Care Center BPJS

Cara lainnya yang bisa anda gunakan untuk mengetahui status aktif tidaknya kartu bpjs anda adalah melalui care center bpjs di nomor telepon 1500400, Caranya langsung saja lakukan panggilan telepon ke nomor 1500400, kemudian utarakan perihal maksud anda, misal "ingin mengetahui status aktif tidaknya kepesertaan BPJS kesehatan dengan Nomor BPJS : xxxx atas nama: xxxx", Pihak BPJS akan memberikan informasi yang anda minta.

Care Center BPJS bukan hanya bisa digunakan untuk mengecek status aktif tidaknya kartu anda, namun bisa juga digunakan untuk mendapatkan informasi lainnya yang berkaitan dengan Kepesertaan BPJS, seperti keluhan, ingin mendapatkan informasi tertentu dan lain sebagainya.

3. Melalui Fasilitas BPJS Online

Yang berikutnya adalah menggunakan fasilitas cek kepesertaan yang disediakan secara onlie di situs resmi bpjs-kesehatan.go.id, caranya adalah sebagai berikut:

a. Silahkan gunakan link (bpjs checking)

klik → https://daftar.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs-checking/

b. Anda akan diminta untuk memasukan Nomor Kartu BPJS anda dan tanggal lahir anda, seperti ilustrasi gambar di bawah ini:

anda akan mendapatkan informasi tentang tunggakan, dan lain sebagainya, jika anda sudah bisa mengakses data anda maka anda sudah terdaftar dan jika anda mendapatkan informasi tunggakan berarti dapat dipastikan kartu bpjs anda dalam keadaan nonaktif.

Sayangnya fasilitas ini kadang tidak berjalan, bisa jadi dikarenakan padatnya transaksi atau sistem dalam keadaan sedang di maintenance, jika tidak jalan, anda bisa gunakan alternatif lainnya seperti yang diuraikan diatas.

4. Minta informasi di situs lapor.go.id

Selain menggunakan cara-cara di atas, anda juga bisa meminta informasi di situs resmi pemerintah lapor.go.id, silahkan buat akun disana, dan ajukan laporan untuk meminta informasi aktif tidaknya kepesertaan Kartu Indonesia Sehat anda.

5. Datang ke kantor BPJS Kesehatan

Ini merupakan cara terakhir yang bisa anda gunakan, yaitu dengan mendatangi kantor bpjs kesehatan, lalu tanyakan kepada petugas bpjs mengenai status aktif tidaknya kartu bpjs anda.

6. Meminta informasi di Fakses tingkat 1

Anda juga bisa meminta informasi aktif tidaknya kartu BPJS anda di faskes tingkat 1, puskesmas/ poliklinik yang sudah bekerja sama dengan bpjs dan sudah terhubung secara online.

Mereka akan memberikan informasi mengenai aktif-tidaknya kartu BPJS anda.

Cara di atas bukan hanya untuk anda sebagai peserta PBI saja, namun untuk anda peserta BPJS mandiri atau peserta BPJS PPU bisa menggunakan cara di atas.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada awalnya merupakan kartu pengganti identitas warga masyarakat yang sebelumnya memegang kartu JAMKESMAS atau JAMKESDA, KIS juga awalnya merupakan sebagai kartu identitas untuk peserta BPJS Gratis Penerima bantuan Iuran (PBI) yang iuran bulanannya dibayarkan oleh pemerintah.

Tapi sekarang di tahun 2018 ini kartu KIS bukan hanya untuk peserta BPJS PBI saja, namun KIS juga sudah digunakan sebagai kartu Identitas yang digunakan oleh seluruh peserta BPJS baik PBI maupun non PBI yang sebelumnya memegang kartu BPJS kesehatan.

Pemegang kartu KIS untuk peserta BPJS pbi adalah warga masyarakat yang dikategorikan sebagai warga miskin dan kurang mampu, mereka secara otomatis akan menjadi peserta BPJS PBI jika sudah terdata di dinas sosial, kartu Indonesia sehat akan didistribusikan langsung ke setiap desa atau kelurahan.

Kepesertaan PBI akan selalu diperbaharui sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh kementerian sosial (kemensos) setiap 6 bulan sekali, untuk warga masyarakat yang awalnya pemegang kartu kis namun sudah dikategorikan sebagai warga mampu maka kartu PBI akan dinonaktifkan dan peserta harus daftar menjadi peserta BPJS Mandiri.

Untuk anda yang kebetulan sudah lama menjadi pemegang kartu KIS PBI gratis dari pemerintah, maka sebaiknya anda selalu melakukan pengecekan aktif tidaknya kartu KIS PBI anda sebelum digunakan kembali, karena bisa saja kartu anda sudah dinonaktifkan tanpa sepengatahuan dikarenakan anda sudah dikategorikan sebagai warga mampu.

Jika kartu sudah nonaktif artinya anda harus melakukan perubahan kepesertaan menjadi peserta BPJS mandiri atau peserta BPJS kesehatan perusahaan.

There is no Budget Agreement for the Movers Program

Comment

Illustration. Medcom.id

Jakarta : DPR Commission X member Illiza Sa'aduddin Djamal said there was no agreement on the budget of the Mobilization Organization Program (POP) between the DPR and the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud). The POP budget is still under discussion.

"The POP budget budgeted by the Ministry of Education and Culture has not been discussed and has not been approved by the Parliament," Illiza said through a written statement, Thursday, July 23, 2020.

Illiza said the POP budget, which was sticking out to the public at Rp595 billion per year, was still an indicative ceiling. This means that there is no agreement yet and is still proceeding in the DPR's Budget Agency (Banggar).

What do you think of this article?

"Still awaiting discussion at the DPR Budget Agency," said the United Development Party (PPP) politician.

He also regretted that the program, whose budget was still being discussed, actually caused controversy among the people. He considered that the polemic occurred because the Ministry of Education and Culture was less transparent in selecting the Acting Organizers who would enter the program.

"Moreover, the lack of transparency has led to the disappointment of Muhammadiyah and NU (Nahdlatul Ulama), which has been known as an organization that has a long history of educational contributions in Indonesia," he said.

Read: Commission X: Resignation of NU and Muhammadiyah Don't Be Underrated

According to him, the Ministry of Education and Culture should not only hold the two big organizations, but also involve both in building POP. Because NU and Muhammadiyah are considered experience in the world of education. NU and Muhammadiyah have educational institutions from pre-school to tertiary levels.

"As well as reaching all levels of society, even long before Indonesia's independence," he said.

For Illiza, POP is a program that does not yet have a clear legal umbrella. Because, he said, DPR's Commission X had not yet finished discussing the education road map.

According to him, POP is actually expected to be part of the vision of Merdeka Belajar which focuses on achieving student learning outcomes with the aim of improving numeracy, literacy, and student character. POP is also expected to be able to help the Driving School program.

"So whatever programs are used as a manifestation of the vision of Merdeka Belajar that the realization of the program uses the state budget, it must go through a discussion at Commission X," he said.

(BUT)

List of 18 Institutions that Jokowi dismissed

Comment

President Joko Widodo diverts land that will be used as a Food Estate or new food granary in Pulang Pisau, Central Kalimantan, Thursday (07/09/2020). The government accepts national food barns to overcome the world food crisis. (BETWEEN PHOTOS / HAFIDZ MUBARAK A)

President Joko Widodo officially disbanded 18 work teams, bodies and committees that were formed based on a presidential decree (presidential decree) on Monday (7/20/2020). This Jokowi policy is contained in Article 19 of the Republic of Indonesia's Presidential Regulation No. 82 of 2020 concerning the Corruption Virus Handling Committee 2019 (COVID-19) and National Economic Recovery signed by President Jokowi on July 20, 2020. "With the establishment of the committee as referred to in Article 1, through this presidential regulation dissolved, "said the article Article 19 paragraph ar, according to Antara. Also read: Jokowi Discourse Dissolution of 18 Institutions, Komnas Perempuan Hopes Not to Be Affected The work teams, agencies, and committees that are dissolved are as follows:

1. Extractive Industries Transparency Team formed based on Presidential Regulation No. 26/2010 concerning Transparency of State Revenues and Regional Revenues Obtained from Extractive Industries;

2. The National Coordination Agency for Agricultural, Fisheries and Forestry Counseling was established based on Presidential Regulation No. 10/2011 concerning the National Coordination Agency for Agriculture, Fisheries and Forestry Counseling;

3. The Committee for the Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development 2011-2025 which was formed based on Presidential Regulation Number 32/2011 concerning the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development 2011-2025 as amended by Presidential Regulation Number 48/2014 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 32 / 2011 concerning the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development 2011-2025; Also read: Jokowi Grateful The More State Institutions Can Get PAPs from BPK

4. The Sunda Strait Strategic Area and Infrastructure Development Agency which was formed based on Presidential Regulation No. 86/2011 concerning the Development of the Sunda Strait Strategic Area and Infrastructure;

5. The National Coordinating Team for Mangrove Ecosystem Management which was formed based on Presidential Regulation Number 73/2012 concerning the National Strategy for Mangrove Ecosystem Management;

6. The Agency for the Improvement of Drinking Water Supply System which was established based on Presidential Regulation No. 90/2016 concerning the Agency for the Improvement of Drinking Water Supply System

7. Steering Committee for Road Map e-Commerce National System (e-Commerce Road Map) for 2017—2019 which was formed based on Presidential Regulation Number 74/2017 concerning Road Map for Electronic-based National Trade System (Road Map e-Commerce) for 2017-2019 ; Also read: Corruption Hunt Team Assessed Contradictory with Institution Dissolution Policy

8. The Task Force for the Acceleration of Business Conduct established based on Presidential Regulation No. 91/2017 concerning the Acceleration of Business Conduct;

9. The Monitoring and Evaluation Coordination Team for the Provision of Guarantees and Subsidies of Interest to PDAMs in the Context of the Acceleration of Drinking Water Supply established under Presidential Regulation No. 46/2019 concerning Provision of Guarantees and Subsidies of Interest by the Central Government in the Framework of Accelerating the Provision of Drinking Water;

10. Overseas Commercial Loans Team formed based on Presidential Decree Number 39/1991 concerning Coordination of Management of Overseas Commercial Loans;

11. The National Team for Multilateral Trade Negotiations in the Framework of the World Trade Organization formed based on Presidential Decree Number 104/1999 concerning the Establishment of the National Team for Multilateral Trade Negotiations in the Framework of World Trade Organization as amended several times, most recently by Presidential Decree No. 16/2002 concerning Second Amendment to Presidential Decree No. 104/1999 concerning the Formation of a National Team for Multilateral Trade Negotiations within the Framework of the World Trade Organization;

12. The PT (Persero) Restructuring and Rehabilitation Team of the State Electric Company formed based on Presidential Decree Number 166/1999 concerning the State Electric Company PT (Persero) Restructuring and Rehabilitation Team as amended by Presidential Decree Number 133/2000 concerning Amendments to Presidential Decree Number 166 of 1999 concerning the PT (Persero) State Electric Company Company Restructuring and Rehabilitation Team;

13. The Financial Sector Policy Committee formed based on Presidential Decree Number 177/1999 concerning the Financial Sector Policy Committee as amended several times, most recently by Presidential Decree Number 53/2003 concerning the Second Amendment to Presidential Decree Number 177/1999 concerning the Financial Sector Policy Committee;

14. The Interdepartmental Forestry Committee established based on Keppres No. 80/2000 concerning the Interdepartmental Forestry Committee;

15. The Coordination Team for the Smoothness of the Flow of Exports and Imported Goods Flow Formed by Presidential Decree Number 54/2002 concerning the Coordination Team for the Improvement of the Flow of Exports and Imported Goods as amended by Presidential Decree Number 24/2005 concerning Amendment to Presidential Decree Number 54/2002 concerning the Improvement Coordination Team The Smooth Flow of Exported and Imported Goods;

16. The National Team for Increasing Exports and Increasing Investment formed based on Keppres No. 3/2006 concerning the National Team for Increasing Exports and Increasing Investment as amended several times, most recently by Keppres No. 28/2010 concerning the Second Amendment to Keppres No. 3/2006 concerning the National Team Increased Exports and Increased Investment;

17. The Coordinating Team for the Acceleration of Construction of Flats in Urban Areas established based on Keppres Number 22/2006 concerning the Coordinating Team for the Acceleration of Flats in Urban Areas; and

18. The National Committee for the Preparation of the Implementation of the Economic Community Association of Southeast Asian Nations which was formed based on Keppres No. 37/2014 concerning the National Committee on the Preparation for the Implementation of the Economic Community Association of Southeast Asian Nations.

This article has been published on Kompas.com with the title "Official Jokowi Dismissed 18 Institutions, Here is the List", https://nasional.kompas.com/read/2020/07/20/20425951/jokowi-resmi-bubarkan-18-lembaga -this list? page = all # page2 .

Editor: Bayu Galih

Aplikasi Gojek Bisa Perpanjangan STNK

Comment

Gojek bersama JumpaPay meluncurkan layanan GoService, guna memberikan kemudahan kepada para pengguna untuk membayar pajak kendaraan serta mengurus berbagai administrasi surat-surat kendaraan bermotor.

Head of Third Party Platform Gojek Sony Radhito mengatakan, melalui layanan ini para penggunanya bisa mengurus administrasi seperti perpanjangan (tahunan dan lima tahunan) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Balik Nama hingga memblokir STNK.

"GoService ini merupakan inovasi pertama kami bersama dengan JumpaPay untuk memberikan kemudahan masyarakat bertransaksi dalam mengurus semua administrasi kendaraan bermotor. Layanan ini juga sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia," ujarnya dalam diskusi virtual, Senin (13/7/2020).

Adapun untuk tata caranya dijelaskan Sony adalah pertama, pengguna harus masuk ke aplikasi Gojek dan pilih fitur GoService.

Lalu, pilih layanan yang ingin dilakukan seperti mengurus STNK Tahunan, Balik Nama atau Blokir nomor plat dan isi semua data secara lengkap.

Setelah itu, masukkan dokumentasi data seperti foto KTP, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan STNK lama serta KTP asli pemilik dan masukan alamat pengambilan dokumen.

Terakhir, lakukan pembayaran transaksi yang bisa menggunakan GoPay ataupun transfer melalui berbagai ATM.

"Setelah proses pembayaran selesai, partner kami yaitu JumpaPay akan langsung mengambil dokumen yang dibutuhkan tersebut dari alamat para pengguna kami yang sudah didaftarkan melalui aplikasi tadi," ujar Sony.

Sony menambahkan dengan adanya layanan ini bisa membuat waktu masyarakat lebih efisien dan efektif karena proses pengajuannya hanya memerlukan waktu yang sebentar.

Apabila sebelumnya proses pengajuan bisa memakan waktu 1 hingga 4 jam, kini hanya menjadi 5 sampai 10 menit

"Kami selalu memberikan keamanan dan efisiensi kepada pelanggan kami terus menerus. Apalagi di tengah pandemi ini masyarakat diminta untuk mengurangi aktifitas di luar rumah dan melalui layanan ini kami harapkan masyarakat bisa mengurus semua administrasi yang dibutuhkan dengan aman, efektif serta efisien," jelas dia.

Sumber:

Kompas

https://money.kompas.com/read/2020/07/13/153240026/perpanjang-stnk-bisa-via-aplikasi-gojek-begini-caranya?page=all#page2

Penggrebekkan Dugaan Prostitusi Artis Selebgram

Comment

Polisi mengungkapkan fakta baru dalam kasus penggrebekkan dugaan prostitusi yang melibatkan selebgram sekaligus artis FTV berinisial HH pada Minggu, 12 Juli 2020 malam.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko menyebutkan, saat digrebek di salah satu hotel berbintang lima di Medan, HH tengah tanpa busana. Begitu juga dengan R, pria yang berada satu kamar dengannya. “Saat diamankan keduanya tanpa busana,” sebut Riko, Senin (13/7/2020) sore.

Dari kamar yang digrebek itu, Polisi juga menemukan sekotak alat kontrasepsi, serta dua unit alat ponsel dan kartu debit bank. “Untuk barang bukti uang tidak ada,” tukas Riko.

Penggrebekkan terhadap HH dan teman prianya itu berawal dari informasi yang diterima Polisi terkait adanya aktifitas seorang muncikari yang dapat menghadirkan artis ibukota ke Medan.

Dari informasi tersebut, Polisi kemudian melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi kedatangan HH ke Medan melalui Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang.

HH lalu dibuntuti ke salah satu hotel berbintang lima di Medan. Polisi lalu menggrebek kamar hotel tempat HH menginap.

Sementara, menurut pengakuan HH bahwa saat ditangkap ia baru tiba dari Jakarta. Ia ditangkap di salah satu hotel berbintang di Kota Medan, Sumatera Utara pada Minggu, 12 Juli 2020.

Saat itu artis HH mengaku sedang menginap di hotel tersebut bersama seorang pria. Hal itu disampaikan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko saat menjawab pertanyaan wartawan.

“Pengakuan yang bersangkutan, dia baru tiba hari Minggu pagi di Medan. Dia menggunakan pesawat udara dan mendarat di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang. Setelah tiba, dia ke hotel dan menginap disana bersama seorang pria. Kemudian dia kita tangkap,” ujar Riko, Senin (13/7/2020).

Sumber:

Okezone News: Saat Digrebek, Artis HH Dan Teman Prianya Didapati Tanpa Busana. https://nasional.okezone.com/read/2020/07/13/337/2245789/saat-digrebek-artis-hh-dan-teman-prianya-didapati-tanpa-busana

Pemerintah Kabupaten Karawang Kembangkan Aplikasi Lowongan Kerja

Comment

Tahap pengembangan aplikasi informasi lowongan kerja online Karawang. (ANTARA/HO-Pemkab Karawang)

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengembangkan aplikasi informasi lowongan kerja online berbasis website untuk memudahkan masyarakat mendapa‎tkan informasi lowongan kerja.

"Melalui aplikasi itu, nantinya para pencari kerja hanya mengunggah berkas persyaratan," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika setempat Asep Aang Rahmatullah, di Karawang, Selasa.

Ia mengatakan, setelah berkas persyaratan dipenuhi, para pencari kerja tinggal menunggu notifikasi adanya lowongan kerja dari perusahaan.

Dikatakannya, saat ini aplikasi informasi lowongan kerja online tersebut sudah sampai tahap persentase progres persiapan aplikasi. Tahap selanjutnya adalah bimbingan teknis untuk admin dari Disnakertrans, dan juga dari pihak perusahaan untuk pengoperasian aplikasi.

Aplikasi itu sendiri tercipta atas sinergi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Karawang.

Menurut Asep Aang, dengan adanya aplikasi itu maka pihak perusahaan bisa langsung memberikan informasi lowongan kerja langsung secara online. Sedangkan para pencari kerja yang mendaftar langsung mendapatkan notifikasi adanya lowongan kerja melalui e-mail.

Diharapkan aplikasi itu dapat memudahkan masyarakat Karawang yang membutuhkan informasi seputar lowongan pekerjaan sekaligus memudahkan pihak perusahaan menginformasikan adanya lowongan pekerjaan.
‎
"Aplikasi ini dikhususkan bagi warga yang memiliki KTP Karawang. Nanti saat input data pencari kerja non-KTP Karawang secara otomatis gugur," kata dia.

Selain sebagai informasi lowongan kerja, aplikasi tersebut juga nantinya bisa dimanfaatkan untuk pelayanan pembuatan kartu kuning secara online.

7 Fraksi Partai Setuju RUU HIP

Comment

KBRN, Jakarta: Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) didukung sepenuhnya oleh tujuh fraksi di DPR. RUU HIP merupakan RUU yang diusulkan oleh DPR.

Fraksi Partai Demokrat sendiri memilih untuk menarik diri alias tak ikut dalam pembahasan RUU HIP tersebut. Demokrat menilai tak ada urgensi membahas RUU HIP yang diusulkan oleh DPR ini.

"Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-PNasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis dokumen risalah yang diakses rapat Baleg DPR RI dari situs resmi dpr.go.id.

Sedangkan, fraksi PKS menyetujui RUU HIP namun dengan sejumlah catatan. Catatan pertama adalah RUU HIP tidak boleh mempertentangkan prinsip ketuhanan dengan prinsip kebangsaan.

Selain itu, PKS juga meminta RUU HIP mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) serta Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai konsideran.

PKS juga meminta pasal 6 yang mengatur Trisila dan Ekasila dicabut dari RUU HIP dan penjelasan umum alinea 1 diminta hanya mengacu kepada Pancasila sebagaimana dimaksudkan di dalam Pembukaan UUD 1945.

Sementara, tujuh fraksi lainnya menyetujui RUU HIP untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di Rapat Paripurna.

"Draft RUU yang telah disempurnakan akan disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk dapat dijadwalkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya untuk dapat dimintakan persetujuan menjadi RUU Usul DPR," tulis dokumen itu.

Pembahasan RUU HIP Tunggu Surat Presiden

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa DPR RI akan senantiasa mendengarkan masukan publik dan pihak terkait pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Adapun hingga saat DPR RI masih menunggu surpres (surat presiden) sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi pada awal pembahasan suatu RUU.

Hingga kini pun DPR RI belum memutuskan apakah RUU itu akan dilanjutkan atau tidak pembahasannya.

“Nanti keputusannya apakah dilanjutkan pembahasannya atau tidak tergantung pada hasil, termasuk nanti masukan dari masyarakat,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Selasa (16/6/2020).

Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa saat ini belum ada pembahasan lebih detail, karena pembahasan RUU itu memerlukan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari masing-masing Fraksi. Sementara, supres pun belum diterima oleh Parlemen. Sehingga menurut Dasco prosesnya masih sangat jauh.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan selalu memperhatikan setiap masukan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi yang disuarakan di media massa.

"Seperti dijanjikan bahwa pada setiap pembahasan UU kami akan melibatkan atau meminta masukan yang banyak kepada seluruh komponen masyarakat," ujar Dasco.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu juga mengimbau pada masyarakat agar tidak tergiring oleh opini yang mengatakan bahwa RUU HIP ini akan disahkan dalam waktu dekat. Opini itu adalah keliru karena DPR RI masih belum pada tahap untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan

Mengungkap Pembunuhan Editor Metro TV

Comment

Polisi mengerahkan seekor anjing pelacak dalam olah tempat kejadian perkara penemuan jenazah editor Metro TV, Yodi Prabowo, di pinggir tol JORR, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 Juli 2020. Sebilah pisau sebagai alat bukti diarahkan ke hidung anjing pelacak itu untuk dicium, lantas si anjing segera bergerak melacak mengitari lokasi TKP.

Setelah dua kali pelacakan, anjing K-9 berhenti di sebuah warung yang berjarak 500 meter dari lokasi penemuan mayat. Polisi yang memandu anjing itu, Bripka Sugianto, menduga seseorang yang dicurigai menganiaya hingga tewas Yodi Prabowo sempat mampir ke warung itu.

"Diasumsikan begitu karena anjing tidak jalan ke mana-mana lagi," kata Sugianto, setelah melakukan olah TKP di lokasi.

Tim K-9 lantas menelusuri jejak pelaku menggunakan barang bukti pisau yang diduga dipakai pelaku untuk membunuh korban. Polisi telah dua kali menelusuri dan anjing pelacak tetap menuju ke lokasi yang sama, yakni dekat sebuah warung.

Yodi Prabowo ditemukan tewas mengenaskan di sebuah lahan kosong tepat di pinggir tol Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat siang. Jasad Yodi kali pertama dilihat oleh anak-anak yang hendak bermain layangan di lokasi penemuan mayat.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan AKBP M Irwan Susanto mengatakan, hingga kini masih menyelidiki kasus tersebut. Dia menduga korban tewas dengan cara dibunuh.